Demonstrasi di Bangladesh yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Demonstrasi di Bangladesh yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Demonstrasi di Bangladesh yang Mengakibatkan Korban Jiwa Momen mengerikan terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Dhaka, ibu kota Bangladesh, berubah menjadi kekerasan. Insiden ini bahkan menewaskan puluhan orang.

Laporan Reuters sendiri menyebutkan sedikitnya 13 orang tewas dalam aksi protes tersebut. Sementara itu, laporan BBC menyebutkan 25 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam aksi protes tersebut.

Demonstrasi di Bangladesh yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Pihak berwenang Bangladesh terpaksa menghentikan beberapa layanan seluler sejak Kamis (18/7) waktu setempat untuk mencoba meredam kerusuhan, tetapi menurut saksi mata Reuters di Dhaka, gangguan telah menyebar ke seluruh negeri pada Jumat (19/7) pagi waktu setempat.

Protes mahasiswa di Bangladesh pada dasarnya memprotes kuota pekerjaan pemerintah yang diberlakukan di negara tersebut.

Penyebab Demonstrasi

Kerusuhan yang dilaporkan terjadi secara nasional ini dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda Bangladesh. Diketahui bahwa hampir seperlima dari total 170 juta penduduk Bangladesh menganggur atau tidak berpendidikan.

Kerusuhan yang mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa pada Kamis (18/7) waktu setempat tercatat sebagai kerusuhan terbesar sejak Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina terpilih kembali memimpin Bangladesh pada awal tahun ini.

Pemerintah PM Hasina menghapus sistem kuota pada tahun 2018, tetapi pengadilan tinggi Bangladesh memberlakukannya kembali bulan lalu.

Pemerintah Bangladesh telah mengajukan banding atas putusan pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan putusan pengadilan tinggi, sambil menunggu sidang banding pemerintah pada tanggal 7 Agustus.

Dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan, pihak berwenang Bangladesh memberlakukan pembatasan telekomunikasi di wilayah tersebut. Panggilan telepon dari luar negeri sebagian besar tidak tersedia dan panggilan internet tidak dapat dilakukan di Bangladesh.

Menyerbu Stasiun TV

Laporan BBC sebelumnya menyebutkan bahwa ribuan demonstran menyerbu stasiun televisi pemerintah BTV pada Kamis (18/7) malam. Dalam aksinya, para demonstran merusak perabotan, memecahkan jendela dan lampu, serta membakar beberapa bagian gedung.

Menteri Informasi Bangladesh mengatakan kepada BBC bahwa siaran telah dihentikan dan sebagian besar karyawan telah meninggalkan gedung, namun sebuah unggahan akun resmi BTV di Facebook memperingatkan bahwa “banyak orang” yang terjebak di dalam gedung.

Demontrasi di Bangladesh hingga memakan korban jiwa, KBRI Pastikan WNI Aman

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di Dhaka, ibu kota Bangladesh, berujung pada kerusuhan yang menewaskan sedikitnya 32 orang. KBRI Dhaka memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana dalam keadaan aman dan selamat.

“KBRI Dhaka telah melakukan kontak dengan WNI di Bangladesh. Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat,” kata KBRI Dhaka dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

KBRI Dhaka terus memantau situasi keamanan di Bangladesh. Demonstrasi tersebut, kata KBRI Dhaka, berdampak pada akses transportasi umum.

KBRI juga mengimbau masyarakat WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat, kata KBRI.

KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang bermukim di Bangladesh.

Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan sedikitnya 13 orang tewas dalam aksi protes tersebut. Sementara itu, laporan BBC menyebutkan 25 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam aksi protes tersebut.

Protes mahasiswa di Bangladesh pada dasarnya memprotes kuota pekerjaan pemerintah yang diberlakukan di negara tersebut.

Kerusuhan yang dilaporkan terjadi secara nasional ini dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda Bangladesh. Diketahui bahwa hampir seperlima dari total 170 juta penduduk Bangladesh menganggur atau tidak berpendidikan.

Pemerintah PM Hasina telah menghapus sistem kuota pada tahun 2018, tetapi pengadilan tinggi Bangladesh mengembalikannya bulan lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *